Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik seseorang. Belum ada pengertian hokum mengenai definisi yang tepat dari pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-Undang…

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) adalah lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur…

Pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang…

Dalam hal pengurus/Direksi Perseroan melakukan ultra vires, atau dengan kata lain Direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas Perseroan, maka hal tersebut memberikan hak kepada…

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Direksi wajib untuk menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan…

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Perseroan dilarang untuk menggunakan nama dengan ketentuan tertentu sebagai…

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang mengatur mengenai nama yang bisa digunakan Perseroan. Nama yang telah…

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Pasal 72 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) mengatur mengenai permasalahan dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham,…

Pasal 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) mengatur mengenai hal-hal yang dilarang sebagai maksud dan tujuan kegiatan usaha suatu Perseroan, beberapa hal yang…

Dividen Interim merupakan hal baru dalam undang-undang Perseroan. Pengertian Dividen Interim adalah dividen sementara yang dinyatakan dan dibayarkan sebelum lama tahunan Perseroan yang telah ditetapkan…