Investasi Asing di Indonesia: Kerangka Hukum dan Tantangannya

Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terus menarik investasi asing langsung (FDI) yang signifikan berkat lokasi strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan pasar konsumen yang berkembang. Namun, pendirian perusahaan investasi asing di Indonesia dapat menjadi tantangan, terutama karena kerangka hukum negara yang kompleks, hambatan birokrasi, dan peraturan yang terus berkembang. Meskipun pemerintah telah berupaya menyederhanakan proses investasi, investor asing masih menghadapi hambatan hukum dan operasional yang signifikan.

Kerangka Hukum Investasi Asing di Indonesia

Investasi asing di Indonesia diatur oleh kombinasi undang-undang, peraturan, dan keputusan yang mengatur segala hal mulai dari struktur bisnis hingga hak kepemilikan. Undang-undang utama yang mengatur investasi asing adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Daftar Bidang Usaha dengan bidang Persyaratan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Peraturan lain perihal investasi yang perlu diperhatikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Undang-undang Investasi berfungsi sebagai landasan kerangka investasi Indonesia, bertujuan untuk menarik modal asing dengan menawarkan berbagai insentif seperti libur pajak, pengurangan bea impor, dan manfaat lainnya untuk sektor-sektor prioritas. Namun, penting untuk dicatat bahwa Daftar Bidang Usaha dengan bidang Persyaratan Tertentu memberlakukan pembatasan pada kepemilikan asing di sektor-sektor tertentu, seperti misalnya Angkutan laut dalam Negeri 49% (empat puluh Sembilan persen) dan Aktivitas Kurir sebesar 49% (empat puluh sembilan persen), untuk detail lebih lanjut dapat ditemukan di Lampiran III Perpres No. 49/2021.

Pemerintah secara berkala memperbarui undang-undang ini, mencerminkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan kebutuhan akan modal asing dengan perlindungan terhadap industri lokal. Pada tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja yang sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah disahkan untuk menyederhanakan peraturan bisnis, mengurangi birokrasi, dan membuat iklim investasi lebih kompetitif. Undang-undang ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi bisnis dengan menghilangkan beberapa regulasi yang sebelumnya menghambat investasi asing, seperti peraturan ketenagakerjaan yang ketat dan prosedur perizinan. Namun, meskipun ada perbaikan ini, implementasi perubahan-perubahan tersebut masih lambat dan tidak merata di berbagai daerah, yang menciptakan ketidakpastian bagi investor asing.

Mendirikan Perusahaan Investasi Asing di Indonesia

Untuk mendirikan perusahaan investasi asing di Indonesia, investor umumnya memilih untuk mendirikan PT PMA (Penanaman Modal Asing), yaitu perseroan terbatas yang khusus dirancang untuk investasi asing. PT PMA memungkinkan investor asing untuk beroperasi sepenuhnya di Indonesia, dan dapat menjalankan berbagai kegiatan usaha, asalkan mereka mematuhi pembatasan kepemilikan dan sektor yang ditentukan oleh pemerintah.

Proses pendirian PT PMA secara teori relatif sederhana, namun dapat memakan waktu dan cukup kompleks dalam praktiknya. Proses ini melibatkan beberapa langkah, antara lain:

1. Mendirikan entitas hukum: Investor harus mendaftarkan perusahaan mereka di Kementerian Hukum, memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan mendapatkan izin usaha serta izin terkait dari otoritas setempat.
2. Mematuhi regulasi kandungan lokal: Investor harus memastikan bahwa bisnis mereka mematuhi regulasi kandungan lokal, yang semakin diterapkan di sektor-sektor seperti manufaktur, konstruksi, dan teknologi.
3. Mempekerjakan tenaga kerja lokal: Untuk banyak bisnis, mempekerjakan pekerja lokal merupakan kewajiban untuk memenuhi peraturan ketenagakerjaan setempat, dan dalam beberapa kasus, investor mungkin diwajibkan untuk memprioritaskan pekerja lokal dibandingkan tenaga kerja ekspatriat.

Tantangan dalam Mendirikan Perusahaan Investasi Asing

Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah berkembang untuk mendorong investasi asing, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses mendirikan dan menjalankan perusahaan investasi asing.

1. Birokrasi yang Rumit dan Penundaan 

Salah satu tantangan terbesar bagi investor asing di Indonesia adalah melewati labirin birokrasi. Proses aplikasi untuk izin, lisensi, dan persetujuan sering melibatkan banyak lembaga pemerintah dan dapat memakan waktu berbulan-bulan. Meskipun ada upaya untuk menyederhanakan proses ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja, otoritas lokal dan kementerian masih menerapkan standar yang berbeda, yang menyebabkan penundaan, implementasi yang tidak konsisten, dan kurangnya transparansi.

2. Pembatasan Kepemilikan 

Daftar Bidang Usaha dengan bidang Persyaratan Tertentu memberlakukan pembatasan kepemilikan asing di banyak sektor, yang membuat investor kesulitan untuk mengendalikan penuh bisnis mereka. Di beberapa industri, kepemilikan asing dibatasi hanya hingga 49%, yang berarti investor harus mencari mitra lokal yang mungkin tidak memiliki keahlian atau komitmen yang sama. Kerja sama ini sering kali menimbulkan konflik kepentingan, ketidaksesuaian tujuan bisnis, dan potensi perselisihan hukum.

3. Perpajakan dan Hukum Ketenagakerjaan yang Rumit 

Sistem perpajakan Indonesia adalah tantangan lainnya bagi investor asing. Negara ini memiliki tarif pajak yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, dan investor asing sering kali dikenakan pajak atas keuntungan dan dividen. Selain itu, hukum ketenagakerjaan Indonesia cukup rumit dan kaku, dengan peraturan yang luas mengenai upah, tunjangan, dan pemutusan hubungan kerja. Misalnya, undang-undang ketenagakerjaan Indonesia mengharuskan pembayaran pesangon bahkan bagi pekerja yang dipecat dengan alasan yang sah, yang dapat menjadi beban finansial bagi perusahaan.

4. Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa 

Perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia tidak selalu sekuat di pasar yang lebih berkembang. Mekanisme penyelesaian sengketa bisa lambat dan mahal, dan sistem peradilan sering dikritik karena inefisiensi dan ketidakpastian. Investor asing bisa menghadapi tantangan dalam menegakkan kontrak atau menyelesaikan sengketa dengan mitra lokal atau otoritas pemerintah, terutama di daerah-daerah dengan penegakan hukum yang lebih lemah.

5. Masalah Korupsi dan Tata Kelola 

Korupsi tetap menjadi masalah di Indonesia, dengan laporan suap dan praktik yang tidak semestinya mempengaruhi bisnis di berbagai sektor. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah untuk memerangi korupsi, masalah ini masih bisa mempersulit proses memulai dan menjalankan bisnis, terutama dalam berurusan dengan otoritas lokal atau memperoleh izin.

Kesimpulan

Mendirikan dan menjalankan perusahaan investasi asing di Indonesia menawarkan peluang besar namun juga tantangan yang signifikan. Meskipun kerangka hukum telah menjadi lebih ramah bagi investor dalam beberapa tahun terakhir, memahami kompleksitas lanskap investasi memerlukan perencanaan yang hati-hati dan keahlian lokal. Memahami peraturan, mengatasi pembatasan kepemilikan, dan mengelola birokrasi adalah kunci untuk sukses berbisnis di Indonesia. Investor asing yang mendekati pasar dengan kesabaran, ketekunan, dan kemitraan lokal yang tepat dapat membuka potensi ekonomi yang dinamis di Asia Tenggara.

Bagaimana Suria Nataadmadja & Associates Dapat Membantu

Di Suria Nataadmadja & Associates, kami mengkhususkan diri dalam membantu investor asing menavigasi kompleksitas kerangka hukum Indonesia. Dengan pemahaman mendalam tentang hukum korporasi Indonesia, kami menyediakan layanan hukum komprehensif untuk membantu perusahaan asing mendirikan dan beroperasi dengan sukses di negara ini. Layanan kami mencakup:

1. Pembentukan Entitas Bisnis: Kami membantu investor asing mendirikan perusahaan PT PMA, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang investasi asing Indonesia. Tim kami akan memandu Anda melalui seluruh proses, mulai dari pendirian perusahaan dan memperoleh izin serta lisensi yang diperlukan.
2. Menavigasi Pembatasan Kepemilikan: Kami membantu investor asing memahami dan menavigasi Daftar Bidang Usaha dengan bidang Persyaratan Tertentu dan memberikan saran tentang cara menyusun joint venture dan kemitraan dengan bisnis lokal. Dengan merancang kontrak dan perjanjian dengan hati-hati, kami bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dan melindungi kepentingan Anda.
3. Kepatuhan Regulasi: Kami memberikan saran ahli tentang navigasi pajak, hukum investasi, dan hukum ketenagakerjaan Indonesia, memastikan bahwa bisnis Anda tetap mematuhi regulasi setempat. Tim kami juga dapat membantu dalam menangani masalah ketenagakerjaan, dan menyelesaikan sengketa.
4. Perwakilan Hukum dan Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi sengketa hukum atau masalah dengan mitra lokal, kami memberikan perwakilan dan membantu menyelesaikan konflik melalui negosiasi, mediasi, atau litigasi. Kami bekerja untuk melindungi hak-hak Anda dan memastikan kepentingan bisnis Anda terlindungi.
5. Dukungan Hukum Berkelanjutan: Seiring pertumbuhan bisnis Anda di Indonesia, kami menawarkan dukungan hukum berkelanjutan untuk membantu Anda tetap mematuhi hukum dan peraturan yang terus berkembang. Tim kami memberikan pembaruan tentang perubahan dalam lanskap hukum dan memberikan saran terkait kewajiban kepatuhan baru.