Peraturan Perusahaan Sebagai Solusi Atas Penyelesaian Perselisihan Industrial

Perselisihan industrial sering kali disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hubungan ketenagakerjaan di antara perusahaan dengan pekerja. Akan tetapi, mengingat betapa kompleksnya perbedaan dalam hubungan industrial di antara masing-masing bidang usaha, peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah pun tampaknya tidak cukup untuk menengahi perselisihan yang timbul di antara perusahaan dengan pekerja. Oleh sebab itu, peraturan perusahaan hadir menjadi solusi bagi para pengusaha untuk memperjelas pengaturan-pengaturan yang berlaku di perusahaannya.

Kapan Peraturan Perusahaan Perlu Dibuat?

Kewajiban pembentukan peraturan perusahaan untuk pertama kalinya timbul pada saat perusahaan mencapai 10 (sepuluh) orang tenaga kerja. Idealnya, sebelum perusahaan mencapai 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, peraturan perusahaan telah disahkan oleh instansi pemerintahan yang bergerak di bidang-bidang terkait.

Bagaimana Peraturan Perusahaan Dibuat?

Peraturan perusahaan yang sekurang-kurangnya memuat:

1. hak dan kewajiban pengusaha;

2. hak dan kewajiban pekerja;

3. syarat kerja;

4. tata tertib perusahaan;

5. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan; 

6. hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan;

dibuat dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja yang ada di perusahaan. Idealnya, wakil-wakil pekerja ini merupakan perwakilan yang dipilih secara demokratis oleh masing-masing unit kerja untuk memberikan atau tidak memberikan masukan kepada pimpinan perusahaan pada saat peraturan perusahaan dibuat. Selaras pula dengan informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, idealnya peraturan perusahaan dibuat sebelum pekerja pada perusahaan mencapai 10 (sepuluh) orang, sehingga saran dan pertimbangan dari unit-unit yang ada dikumpulkan dengan lebih efisien.

Kemudian setelah itu pula, rancangan peraturan perusahaan tersebut dapat diserahkan kepada instansi pemerintahan terkait untuk disahkan agar dapat berlaku dalam perusahaan selama 2 (dua) tahun.

Apa Poin Penting Dalam Penyusunan Peraturan Perusahaan?

Menurut kami, poin-poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan peraturan perusahaan adalah pengaturan-pengaturan terkait dengan perpanjangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait tata cara pengambilan cuti, penyampaian surat peringatan, pemogokan kerja, lockout, dan lain sebagainya. Selain itu, perlu pula memperhatikan pengaturan mengenai golongan-golongan jabatan serta struktur organisasi yang berlaku di dalam perusahaan. 

Adanya peraturan perusahaan yang baik dapat menyelesaikan perselisihan industrial sebelum perselisihan tersebut timbul. Oleh sebab itu, merupakan hal yang penting bagi kami untuk memberikan informasi-informasi terkait peraturan perusahaan. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut terkait dengan peraturan perusahaan, jangan segan untuk menghubungi kami di alamat email kami. 

Raynold Rachwell, S.H.

Suria Nataadmadja & Associates Law Firm

Advocates & Legal Consultants