Tata Cara Permohonan dan Pembukaan Kantor Cabang berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman…

1. Pengertian Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat,…

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing diluar…

Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) mengatur mengenai hal-hal yang dapat mengkahiri pemberian kuasa. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pemberi Kuasa Menarik Kembali…

Secara umum surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Pengertian dari surat kuasa itu sendiri diatur…

Pemangku atau pengemban hak dan  kewajiban adalah subjek hukum dan karena hal tersebut mereka memiliki kewenangan dalam melakukan pebuatan/tindakan. Sepanjang oleh hukum positif, seseorang yang diakui…

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) diatur pada Pasal 78, 79, dan 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Pada Pasal 78 ayat (1)…

Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) kepada Ketua Pengadilan Negeri diatur pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”),…

Direksi sebagai salah satu organ atau alat perlengkapan Perseroan, selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus Perseroan, juga diberi wewenang untuk “mewakili” Perseroan baik di dalam…

Berdasarkan pasal 52 ayat [1] Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  (“UUPT”), saham memberikan hak kepada pemiliknya sebagai berikut : menghadiri dan mengeluarkan…