Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diatur dalam Bab V UUPT 2007 Pasal 74. Tujuan TJSL untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang…

Dengan pertimbangan, bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi…

Peringatan Hari Pancasila berlatar belakang dari rapat para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (“BPUPKI”) di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta, yang pada…

Program Online Single Submission (OSS) batal diluncurkan sesuai jadwal yaitu tanggal 20 Mei 2018. Sebab, persiapan program ini sangat kompleks hingga melibatkan satuan tugas (satgas) yang beranggotakan…

Pertanggungan jawaban anggota Dewan Komisaris diatur berdasarkan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) pertanggung jawaban dalam menjalankan…

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Tugas Pokok Dewan Komisaris adalah: Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya…

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Tugas Pokok Dewan Komisaris adalah: Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya…

Eksistensi Dewan Komisaris diatur pada Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang mengatur bahwa Organ Perusahaan terbagi menjadi tiga bagian:…

Pengunduran diri anggota Direksi diatur pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Pasal ini menekankan dan menggariskan ketentuan mengenai masalah…

Yang berwenang dalam mengangkat anggota Direksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU…