Pertanggungan jawaban anggota Dewan Komisaris diatur berdasarkan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) pertanggung jawaban dalam menjalankan…

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Tugas Pokok Dewan Komisaris adalah: Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya…

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Tugas Pokok Dewan Komisaris adalah: Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya…

Eksistensi Dewan Komisaris diatur pada Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang mengatur bahwa Organ Perusahaan terbagi menjadi tiga bagian:…

Pengunduran diri anggota Direksi diatur pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Pasal ini menekankan dan menggariskan ketentuan mengenai masalah…

Yang berwenang dalam mengangkat anggota Direksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU…

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan”) mengatur mengenai: Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk…

Dalam Perjanjian Kerja Laut (“PKL”), kedudukan seorang nahkoda sama dengan buruh pada umumnya, oleh karena itu segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku…

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan”). Direksi merupakan organ perseroan…

Pengangkatan direksi diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan”) mengatur, bahwa direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang…