Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan”) mengatur mengenai: Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk…

Dalam Perjanjian Kerja Laut (“PKL”), kedudukan seorang nahkoda sama dengan buruh pada umumnya, oleh karena itu segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku…

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan”). Direksi merupakan organ perseroan…

Pengangkatan direksi diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan”) mengatur, bahwa direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang…

Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja/buruh. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)…

Hak yang paling penting yang perlu dipahami adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi…

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan…

Pengertian Perjanjian Kerja Laut (“PKL”) menurut Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) ialah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan…

Pengertian mendasar dari merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan) dapat kita lihat pada pengaturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”):…

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari…